Bagi-bagi APK Saat Reses Aleg di Megamendung, Ini Kata Panwascam

MEGAMENDUNG – Reses DPRD Kabupaten Bogor akhir masa sidang tahun 2023 diaula Kantor Kecamatan Megamendung, berbeda dari biasanya. Kegiatan reses itupun dimanfaatkan oleh salah satu anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN), Larasati, untuk membagikan sejumlah bener dihalaman kantor halaman Kecamatan Megamendung. Padahal kegiatan reses yang dibiayai APBD dilarang untuk menjadikan kampanye, sesuai UUD nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Pasal 304 yang melarang keras menggunakan fasilitas negara gedung kantor pemerintah. Taufik Hadi Gunawan Divisi Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa. Panwascam Megamendung mengatakan, kegiatan reses rawan dijadikan ajang kampanye, oleh karena itu pihaknya melakukan pengawasan secara ketat khawatir adanya pelanggaran pemilu. “Terkait dengan kejadian pemberian alat peraga tersebut, kami akan memanggil yang bersangkutan. Untuk dilakukan klarifikasi,” kata Taufik kepada Pakar.


Dia menjelaskan, jika mengacu kepada UUD pemilu nomor 17 tahun pasal 304, memang masuk. Mengingat lajut dia dilakukan dihalaman kantor kecamatan dalam kegiatan yang dibiaia negara. “Memang kalau mengacu pada pasal 304 UUD nomor 17, sudah masuk pelanggaran Cuma kami akan memanggil untuk klarifikasi terkait pembanggian APK tersebut,” tegasnya.


Dia menjelaskan, kerawanan tersebut dilaksanakan reses tersebut dalam masa kampanye sehingga dianggap rawan. “Memang kegiatan reses rawan pelanggaran makanya kami hadir kawatir terjadinya pelanggaran dalam kegiatan reses yang dibiayai negara. Pasalnya, masyarakat tidak tahu yang menerima APK tersebut struktural atau masyarakat,” ungkapnya.


Sementara itu Hendra Yusup wakil ketua DPD PAN Kabupaten Bogor, paska penyerahan APK menegaskan. Jika pemberian APK tersebut bukan dalam rangka kampanye melainkan diberikan kepada struktural Partai Kecamatan Megamendung. “Tadi APK tersebut untuk struktural partai bukan untuk masyarakat kecamatan megamendung, ataupun untuk masyarakat ataupun tokoh masyarakat,” kilah Hendra.


Sementara, Wawan Haikal Kurdi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor menambahkan, kegiatan reses tersebut sudah terjadwal dan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan bukan ajang kampanye. Melainkan menjalankan amanah untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Reses ini sudah terjadwal dan amanat undangan undang uang harus dilaksanakan. Ini kegiatan reses bukan kegiatan kampanye, walaupun banyak yang menggunakan atribut itu konstituen setiap partai bukan kampanye,” ucapnya.


Pria yang akrab disapa Wanhai tersebut menegaskan, kegiatan rese rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai ajang menyerap aspirasi masyarakat. Namun kata dia lagi, akhir tahun ini bertepatan dengan masa kampanye. “Walaupun ini masa kampanye, namun ini aturan yang harus dilaksanakan. Jika kami tidak melaksanakan, kami akan disalahkan, perlu dipahami tidak mungkin dijadikan kampanye karena ini semua partai yang ada di parlemen Kabupaten hadir,” pungkasnya. UJG
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.