AW: Audit Fisik RSUD Parung Oleh Kejari Jadi Warning Proyek Lain

Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya. (Khaerul Umam | Pakar)

CIBINONG – Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya menyebut, temuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor dalam pembangunan RSUD Parung menjadi warning bagi proyek pekerjaan yang lain.

Dia mengapresiasi apa yang dilakukan Kejari Kabupaten Bogor. Menurutnya,
audit fisik tersebut sangat penting sebagai bentuk keterbukaan kepada publik. Terlebih, audit itu bisa menjadi instrumen yang menentukan untuk menilai sebuah proyek pembangunan layak atau tidak.

“Audit fisik yang dilakukan oleh Kejari Kabupaten Bogor bersama-sama dengan pihak independen menjadi preseden yang amat positif bagi upaya penegakan hukum secara mendasar,” katanya kepada PAKAR, Selasa (30/8/2022).

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Kang AW ini menilai, temuan Kejari Kabupaten Bogor akan proyek pembangunan RSUD Parung yang merugikan negara hingga Rp36 miliar itu adalah bukti jika pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan tidak selesai hanya dalam ruang administratif.

Sehingga, baik pemerintah maupun penyedia jasa yang mengerjakan harus secara baik menjalankan setiap program pembangunan. Bukan hanya sebatas mengerjakan tanpa melihat akibat yang akan ditimbulkan.

“Karena bicara soal status penggunaan keuangan negara itu kan tak cukup dengan perolehan opini WTP saja, tetapi bagaimana juga kemanfaatanya untuk rakyat. Jadi, cek fisik hingga audit fisik menjadi faktor yang menentukan seberapa optimal kemanfaatan penggunaan anggaran pembangunan itu telah diterima oleh warga,” tegas Legislator Kabupaten Bogor itu.

Sebelumnya, Kejari Kabupaten Bogor, menemukan sejumlah pelanggaran dalam proyek pembangunan RSUD Parung, di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.

Kepala Kejari Kabupaten Bogor, Agustian Sunaryo menyebutkan, pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain adalah adanya mark up harga dan pengurangan volume bangunan yang dilakukan penyedia jasa hingga merugikan negara sebesar Rp36 miliar.

“Jadi saat kami lakukan penyelidikan itu terjadi pengurangan spek atau volume yang dilakukan oleh PT.JSE selaku penyedia jasa. Termasuk adanya mark up harga material yang tidak sesuai,” ungkap Agustian dalan keterangan persnya di Kantor Kejari Kabupaten Bogor, kemarin. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.