Antisipasi Inflasi, Pemkab Cianjur Siap Canangkan Anggaran JPS

Cecep S Alamsyah, Sekda Kabupaten Cianjur. Esya | Pakar

CIANJUR – Terkait adanya regulasi inflasi dibeberapa sektor pajak dan retribusi daerah tidak bisa ditarik seluruhnya. Akhirnya pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, terpaksa harus bersiap-siap mencanangkan anggaran jaring pengaman sosial (JPS). Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi menurunnya daya beli masyarakat akibat dampak naiknya harga bahan minyak (BBM) bersubsidi.


Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, DR Cecep S Alamsyah, mengaku jika dirinya sudah mendapat arahan dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul akibat dampak rencana penaikan harga BBM. Seperti jaring pengaman sosial (JPS) yang merupakan bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak naiknya harga BBM.


“Memang dampak dari menurunnya pendapatan masyarakat tersebut, akan berdampak pula terhadap menurunnya daya beli. Sehingga ini, bisa terjadi inflasi. Makanya, kita sedang menyiapkan program-program bansos (bantuan sosial), BLT, kemudian nanti ada untuk subsidi transportasi, kemudian juga hal-hal lain yang memang kita anggap penting sesuai kondisi nanti,” kata Cecep kepada wartawan, Kamis (1/9/2022).


Menurutnya, pihak Pemkab Cianjur akan segera melakukan berkoordinasi dengan seluruh kepala desa (kades). Tujuannya agar setiap desa bisa menganggarkan sejak dini dampak kemungkinan bakal berpotensi terjadinya inflasi. “Seperti untuk jaring pengaman sosial nanti kita siapkan dari pos biaya tak terduga (BTT). Nanti kita akan hitung yang sesuai dengan kebutuhannya,” terangnya.


Diapun mengaku, akan dilakukan kembali efisiensi atau relokasi anggaran. Artinya, anggaran yang tidak penting atau bukan prioritas, akan direfokusing untuk menutupi kebutuhan jaring pengaman sosial. “Pusat pun sudah menyiapkan ratusan triliun rupiah sebagai subsidi naiknya harga BBM,” bebernya.


Cecep mengatakan langkah antisipasi ini, dipandang perlu lantaran akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Pasalnya, dampak yang akan ditimbulkan, selain naiknya harga komoditas kebutuhan masyarakat, termasuk sektor transportasi yang akan naik.


“Saat ini, didaerah sudah diinstruksikan untuk segera membuat perencanaan-perencanaan sebagai upaya antisipasi. Kami juga akan memonitor perkembangan harga-harga komoditas strategis, terutama produksi dan distribusinya,” ujarnya.


Inflasi ini, kata Cecep, cukup berpotensi akan terjadi, seandainya kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi diterapkan pemerintah. “Seperti di Jawa Barat sendiri, laju inflasi masih berada di bawah rata-rata nasional. Nah kondisi inflasi ini, setidaknya harus bisa dipertahankan hingga akhir tahun nanti,” pungkasnya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.