Anggota Wandik Kabupaten Bogor Nyaleg, KPU : Lebih Baik Mundur

Calon Legislatif Siti Mahnin saat berkampanye disatuan pendidikan. (Ist)

CIBINONG – Aneh bin ajaib, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor Siti Mahnin dikabarkan maju pada Pileg 2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 DPRD Kabupaten Bogor melalui Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

Sebab, setiap para pejabat yang menerima gaji bersumber dari keuangan negara atau APBD harus mengundurkan diri dari jabatannya, hal itu tertera pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin mengaku bahwa dirinya baru mengetahui adanya seorang pejabat dari Dewan Pendidikan mencalonkan legislatif.

“Saya belum tau, dan saya baru denger. Kalau misal ada yang kaya begitu, kami tidak tau dan kami juga sudah membuka posko pengaduan dari masyarakat soal pengaduan dan sampai sampai hari ini kita belum menerima adua mengenai ini,” katanya kepada PAKAR, pada Senin 13 September 2023.

Maka dari itu, pihaknya pun dalam waktu dekat berencana akan melakukan pengecekan berkas Calon Legislatif, Siti Mahnin dari Fraksi PKB tersebut. “Terkait pengawasan kami memang ada beberapa yang masih aktif seperti kepala desa, perangkat desa, lalu kita bersurat. Tali untuk Siti Mahnin saya belum mendengar, dan coba nanti akan kita cek terlebih dahulu,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Bogor, Herry Setiawan mengatakan bahwa pencalonan itu harus melalui langkah verifikasi, administrasi terlebih dahulu.

“Kalau pencalonan itu kita sudah melalukan verifikasi, administrasi dan kita menghormati lembaga tempatnya bernaung yakni Dewan Pendidikan terlebih dahulu. Tapi kalau mereka melarang, kita hormati berarti harus mundur,” ucapnya.

Ia menuturkan maka dalam hal ini, pihaknya juga akan melihat aturan pembentukan ADRT (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) pembentuk Dewan Pendidikan terlebih dahulu.

“Maka dalam hal ini kita belum lihat aturan Wandik seperti apa, kita harus cek di ADRT (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) pembentuk Dewan Pendidikan) jika ada salah satu anggotanya mencalonkan legislatif kalau harus mundur, maka KPU menghormati lembaga atau aturan yang mengatur untuk konstestasi dalam pemilu, jadi itu saja,” tukasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.