Amburadul Penyaluran BPNT, Kadinsos Diminta Mundur Dari Jabatannya

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi. (ESYA)

CIANJUR – Akibat carut-marutnya penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur, membuat jengkel sejumlah anggota dewan yang ada di Komisi D – DPRD Kabupaten Cianjur. Pasalnya, pelaksanaan bantuan diduga sudah tidak sesuai dengan buku petunujuk teknis pedoman umum (Pidum) yang ada.


Informasi yang berhasil dihimpun pakuanraya.com berbagai pelanggaran telah dilabrak oleh Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Cianjur sebagai pemilik kebijakan hingga Camat, Supplier, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan E-Warung. Akibatnya, komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, akan membuat nota komisi. Karena diduga Kadinsos Ahmad Muntawali tidak sungguh-sungguh mengurus soal program BPNT diwilayah Cianjur.


“Semerautnya, penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diawali dari ketidak becusan, kepala Dinsos Kabupaten Cianjur yang tidak tanggap terhadap masyarakat tidak mampu sebagai keluarga penerima maanfaat (KPM). Jika, memang benar-benar sudah tidak sanggup mengurus program BPNT ini, lebih baik mundur dari jabatan kadinsosnya,” tegas ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi Senin (1/2/2021).


Makanya, lanjut Sahli, ibarat ada pepatah sejelek-jeleknya anak buah pimpinan yang harus bertanggungjawab. Apalagi ini, kadinsosnya tidak sungguh-sungguh didalam mengelola program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bentuk kepanjangan dari Kementrian Sosial-RI (Kemensos-RI).

“Seharusnya penyaluran program BPNT ini, terlebih dahulu ada koordinasi baik dengan DPRD, kepolisian dan kejaksaan. Sehingga petugas ditingkat kecamatan, mulai dari Camat, TKSK hingga E-Warung ada kesingkronan. Untuk meminimalisir, carut marutnya didalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” tandasnya.


Sahli mengancam dengan terpaksa akan mengeluarkan nota komisi yang akan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur. Tujuannya, dari usulan nota komisi tersebut, nantinya akan diberikan kepada Bupati Cianjur, sebagai bentuk kekecewaan Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, didalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan dinas terkait. “Kami secepatnya akan membuat nota komisi yang akan ditandatangani ketua DPRD Kabupaten Cianjur. Nantinya nota komisi yang sudah ditandatangani oleh Ketua DPRD tersebut, akan diberikan ke bupati,” pungkasnya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.