BOGOR – Masih tertunggaknya pembayaran alkes kepada vendor-vendor yang dipergunakan oleh Rumah Sakit Lapangan (RSL) Kota Bogor, terus menjadi sorotan tajam. Kajian dan perencanaan sejak di operasionalkannya RSL terus dipertanyakan, terutama pengelolaan dan managemennya, karena kendati sudah diberhentikan operasional RSL, hingga saat ini masih ada masalah yang belum terselesaikan.
“Memang semuanya berdasarkan kedaruratan terkait penanganan pandemi covid-19 di Kota Bogor. Sehingga ada anggaran bersumber dari APBN, itupun sudah sesuai aturan. Tapi kajian konfrehensif dan perencanaan seperti apa?, toh kenyataannya ada masalah yakni soal alkes masih jadi terhutang,” ungkap anggota DPRD Kota Bogor Saeful Bahri.
Politisi yang akrab disapa ASB ini menerangkan, ketika menyangkut pelayanan masyarakat dan tentunya dengan biaya besar, seharusnya ada kajian dan perencanaan yang matang. Kajian yang menyeluruh dilakukan oleh RSUD, baik dari aspek pelayanan, teknis medis, dan unsur penunjang lainnya. Lanjut ASB, tertunggaknya pembayaran ke vendor itu dikarenakan ada kesalahan perencanaan terutama kajian dan perencanaan yang tidak matang dilakukan oleh RSUD.
“Seharusnya, pada saat akan diputuskan, RSUD yang saat itu dipercaya mengelola RSL sudah melakukan dan memberikan kajian dengan berbagai pertimbangan. Tentunya dengan selalu memberikan beberapa opsi sampai hal yang terburuk terjadi. Diharapkan dan diutamakan nantinya kajian tersebut harus mempertimbangkan aspek prosedural dan regulasi. Itu catatan pentingnya,” tegasnya.
Dalam masalah ini, sejumlah sorotan muncul kaitan apakah kajian itu sudah ditempuh oleh manajemen RSUD. Atau alasan kedaruratan digunakan lagi untuk pembenaran hingga kajian dan perencanaan pun tidak ada. Atau kajian dan perencanaan diberikanMemakai pola ABS alias Asal Bos Senang saja. Nah, ini yang perlu menjadi dikaji. Seharusnya, dalam kajian dan perencanaan itu mempertimbangkan bagaimana mengamankan kebijakan yang akan diambil nantinya sesuai aturan dan safety.
“Apalagi pertimbangan itu karena meningkatnya kasus Covid dan ada kepanikan namun jangan sampai malah ada kesalahan hukum. Ini tidak fair kalau nanti ada OPD yang menjadi kambing hitam atas semua kesalahan prosedural. Parahnya lagi, sejak awal tidak ada komunikasi dengan DPRD Kota Bogor atas kebijakan kegawat daruratan tersebut,” tandanya.
Sebagai mitra kerja, tambah anggota Komisi 4 DPRD Kota Bogor ini, hubungan itu dibangun agar formulasi kebijakan yang diambil bisa lebih optimal dan yang pasti dengan berbagai pertimbangan yang lebih matang.nSaat ini, DPRD belum mengetahui bagaimana antisipasi libur pasca lebaran apabila nantinya ada lonjakan kasus kembali dan bagaimana penanganannya. Sementara, jarak antara penutupan RSL dengan hari raya Idul Fitri tidak terlalu lama.
“Ketika RSL ditutup, Pemerintah menyampaikan skema penanganan covid pasca Idul Fitri jangan sampai nanti dijadikan alibi kembali,” tutupnya. RIF
