CIAWI – Imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menggunakan fasilitas dinas saat mudik lebaran rupanya tidak sependapat dengan Bupati Bogor Ade Yasin.
Menurut Ade Yasin, jika melihat aturan atau imbauan yang lebih tinggi, memang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.
Namun, jika melihat dari sisi keamanan apalagi mobil dinas disimpan di luar lalu ditinggal mudik, ia memilih mending dibawa mudik.
“Saya sih lebih memilih PNS menggunakan mobil dinas untuk mudik dengan pertimbangan khawatir ditinggal di rumah dalam keadaan kosong, malah jadi incaran pencuri,” ujar Ade Yasin saat berada di Gedung IPC Ciawi, Rabu (20/4/2022).
Pertimbangan tersebut berdasarkan karena tidak semua PNS yang difasilitasi mobil memiliki garasi. “Jadi saya kira lebih baik dibawa, tapi itu aturan yang fleksibilitas saja ya. Ya kalau punya garasi gak usah dibawa, tapi kalau kira-kira gak aman ya mending dibawa,” jelasnya.
Meski demikian, bukan berarti mobil dinas bisa dibawa mudik mengizinkan, karena ada aturan yang lebih tinggi.
“Tapi saya bukan membolehkan ya, karena ada imbauan ditataran pemerintah yang lebih tinggi, ini hemat saya,” pungkasnya.
Sebelumnya, KPK mewanti kepada para pejabat negara, baik pusat dan daerah untuk senantiasa menjaga integritas dari potensi benturan kepentingan pribadi. Salah satunya dengan tidak menggunakan fasilitas seperti mobil dinas untuk kepentingan di luar tugas dan pekerjaan. =YUS
