CIGOMBONG – Terkait dengan pelaksanaan pembangunan, MNC Land Lido yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 69 tahun 2021. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, berpikir dua kali untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Mnc Land Lido dengan alasan sudah perizinan langsung dari pusat.
“Saya kordinasi dulu dengan pusat, saya takut Offeset karena perizinan nya langsung dari pusat,” kata Agung Tarmizi Kepala UPT DPKPP wilayah Ciawi kepada Pakar.
Menurut dia, pihaknya tak mau gegabah dalam melakukan pengawasan bangunan yang sedang dilakukan pihak MNC Land. Karena lanjut dia, sudah ada aturan khusus dari pemerintah pusat. “Kalau MNC Land kan sudah punya PP sendiri dari pusat jadi segalanya langsung ke pusat, saya bukan tidak berani tapi memang saya haru minta arahan dan koordinasi dengan DPKPP pusat dulu,” tegasnya.
Dia mengakui jika wilayah kecamatan Cigombong itu masuk wilayah pengawasan, akan tetapi tambah dia. Dalam pengawasan tersebut akan lebih ber hati hati. “Intinya saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, jangan sampai saya melangkah salah,” ucapnya.
Sementara itu Rifdian Surya Dharma, mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor menegaskan, seharusnya Pemda bisa menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan bisa menjadi contoh dalam ketegasan aturan. “Harusnya jadi contoh dong, jangan dipilah, laksanakan sesuai dengan Perda yang ada jika ada pelanggaran kirim SP satu, jika sampai SP 3 tidak juga di indahkan limpahkan ke satpol pp semua harus taat aturan,” tegasnya.
Dia menambahkan, semua yang ada di Kabupaten Bogor harus taat aturan jangan ada pemilahan dalam penegakan aturan. “Pemda harus tegas, jangan masyarakat kecil harus taat tapi perushaan besar dibedakan,” pungkasnya. UJG
