CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, berupaya mendorong para tenaga honorer yang ada di lingkup Pemkab Bogor dengan mengupayakan mereka dalam tes CPNS atau Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Skema yang disiapkan akibat buntut daripada wacana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat itu diambil karena kebutuhan pegawai Pemkab Bogor yang sangat besar.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan mengakui hal tersebut.
Menurutnya, ada sekitar 12.000 tenaga honorer yang diupayakan untuk mengikuti tes tersebut.
“12.000 tenaga honorer itu baru di dinas-dinas saja, belum lagi honorer yang ada di kecamatan. Mungkin bisa lebih dari 12.000,” kata Irwan, Senin (11/7/2022).
Sebelum mengikuti tes CPNS atau PPPK, Irwan menyebutkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para tenaga honorer tersebut. Mulai dari
kualifikasi, kompetensi dan usia.
Disamping itu, Irwan mengungkapkan, wacana penghapusan tenaga honorer
akan berakibat fatal pada proses kerja Pemkab Bogor. Karena kondisinya ditambah dengan banyaknya ASN yang pensiun setiap tahun.
“Kebutuhan ASN itu masih kurang, saat ini jumlah ASN sekitar15.240. Artinya 1 ASN untuk 350 penduduk dari jumlah penduduk 5,4 juta jiwa. Ini belum ideal, kalau di pusat kan sudah 1 berbanding 50 penduduk,” ungkapnya.
Meski dengan kekurangan pegawai tersebut, Irwan mengklaim tak lantas membuat Pemkab Bogor tidak maksimal dalam melayani masyarakat. Untuk meminimalisir beban kerja, para ASN di Pemkab Bogor terus digenjot agar melek terhadap teknologi.
“Kita sudah bertransformasi ke digital, banyak layanan pemerintah yang berbasis digital. Dengan digital ini akan berkurang terus tenaga manusia, makanya solusinya meningkatkan kemampuan ASN untuk memahami teknologi informasi dan komunikasinya,” tandasnya. =MAM
