CIBINONG – Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor saat ini sedang melakukan pendampingan penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di masing-masing SKPD dan kecamatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan pengadaan barang dan jasa.
Kepala UKPBJ Kabupaten Bogor, Adriawan mengatakan, untuk memasuki proses tender itu diawali dengan penginputan SIRUP
“Setelah input SIRUP selesai, ditindaklanjuti PBJ dan diumumkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, selanjutnya proses lelang,” ujar Adriawan.
Cara ini, kata dia, diharapkan bisa mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di masing-masing SKPD.
“Ini kan sesuai perintah pengguna anggaran untuk melakukan percepatan,” terangnya.
Ia menargetkan penginputan SIRUP bisa selesai di akhir Februari. “Jadi setelah semua selesai, Maret kita sudah bisa mulai lelang,” ungkapnya.
Selain pendapingan penginputan, pihaknya juga telah melayangkan surat edaran ke masing-masinh SKPD dan kecamatan jika di tahun ini pekerjaan harus selesai di akhir November 2023 tepatnya pada tanggal 30.
“Surat edaran sudah dikirim ke masing-masing SKPD, memberitahukan jika tahun ini pekerjaan harus selesai akhir November,” tegasnya.
Ia menambahkan, menyikapi perusahaan yang tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik di tahun lalu, Adriawan mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memasukan perusahaan dengan status blacklist.
Sebab, untuk memasukan satu perusahaan ke daftar blacklist itu ada tahapan-tahapannya.
“Misalkan, salah satu perusahaan tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Lalu diberi waktu 50 hari kerja ke depan, ternyata masih belum selesai kan diputus kontrak, nah kalau semua itu dilalui perusahaan itu tidak bisa di blacklist,” bebernya.
Kewenangan mem-blacklist perusahaan itu adanya di pengguna anggaran, pengguna anggaran melaporkan ke LKPP baru PBJ.
“Di kami nantinya khususnya di LPSE dengan cara tidak mengaktifkan account perusahaan tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanuddin meminta proses lelang bisa dilakukan lebih awal.
Untuk itu, ia meminta semua SKPD untuk segera mempersiapkan dokumen lelang. “Saya tidak ingin lelang baru dilakukan di September apalagi Oktober,” tandasnya. =YUS
