CIBINONG – Enam perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, menolak adanya dugaan pungutan liar untuk operasional kendaraan di wilayah tersebut.
Penolakan itu disampaikan Kuasa Hukum perusahaan enam tambang tersebut, Gerry Wahyu Riyanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (3/5/2021).
“Pungutan untuk kendaraan ini sudah disepakati baik oleh pengusaha maupun desa yang melakukan kebijakan. Namun belakangan angkanya naik berkali-kali lipat hingga kami melakukan penolakan,” jelas Gerry.
Menurutnya, pungutan yang dibalut oleh Peraturan Desa (Perdes) Rengasjajar tersebut sudah berlangsung selama 8 tahun. Hingga pada akhirnya ditahun 2020, pimpinan desa merubah aturan tersebut dengan nominal lebih besar dan mencantumkannya di Perdes dan Perkades.
“Awalnya setiap rit itu diminta Rp 7 sampai Rp20 ribu. Lalu di tahun 2021 pungutan naik menjadi Rp150 ribu tapi kita menolak,” kata Gerry.
Selain karena angka yang sudah tidak masuk akal, Gerry mengungkapkan jika penolakan juga dilakukan karena pihak desa tidak bisa mempertanggungjawabkan pungutan tersebut ketika perusahaannya meminta tanggungjawab atau laporan evaluasi hasil pungutan itu.
“Jadi pihak desa melampirkan pungutan itu terkait untuk retribusi operasional truk tambang. Namun, ketika diminta pertanggungjawaban mereka tidak bisa menunjukan sampai detik ini,” jelasnya.
Menurut Gerry, enam perusahaan yang dibawanya ini merupakan beberapa perwakilan dari perusahaan lain termasuk masyarakat sekitar yang juga ikut menolak kebijakan desa tersebut.
Enam perusahaan tersebut di antaranya PT Sudamanik, PT Dian Purnawira Swasta, PT Batu Tama, PT GMJI, PT Taruna Tangguh Mandiri, dan PT Sinar Mandiri Mitra Sejati.
“Kami sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan desa juga kecamatan. Tapi belum ada hasil yang memuaskan. Sehingga kami juga telah mengadukan hal ini kepada Bupati. Kami harap ada jalan keluar dari Bupati sebelum langkah hukum selanjutnya yang akan kami ambil,” tegas Gerry. =MAM
