4 Kades Terlibat Proses Hukum, 410 Kades Terima Penyerahan SK Perpanjangan Jabatan

CIBINONG – Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyebut ada 6 kepala desa yang tidak hadir saat menyerahkan SK masa perpanjangan jabatan kepada 410 kepala desa di Kabupaten Bogor, pada Kamis (30/5/2024).

Hal itu disampaikan oleh Asmawa Tosepu bahwa hari ini Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan amanah dari undang undang nomor 3 tahun 2024 sebagai perubahan dari undang undang desa nomor 6 yaitu penambahan masa jabatan kepala desa selama 2 tahun.

“Saya menitipkan kepada kepala desa yang hadir 410 orang dan sudah menerima sk perpanjangan masa jabatan. Dan 6 kepala desa yang tidak hadir sedang proses hukum dan ada juga yang berangkat naik haji,” katanya kepada PAKAR, pada Kamis 30 Mei 2024.

Ia menyebut bahwa 6 kepala desa yang tidak hadir itu antara lain 2 orang berangkat haji dan 4 orang sedang dalam proses hukum.

“Mereka yang tidak hadir sedang hukum tindak pidana, yang terdiri dari naik haji 2 orang dan 4 orang sedang dalam proses hukum salah satunya Kepala Desa Tonjong,” ungkapnya.

Pj Bupati Bogor itu pun meminta kepada 410 kepala desa untuk lebih taat dan cermat dalam mengelola keuangan pertanggung jawaban setiap kegiatan.

“Tadi saya sampaikan kepada 410 kepala desa agar perlu ada perbaikan dalam tata kelola dan cermat dalam pengelolaan keuangan pertanggung jawaban setiap kegiatan dan semangatnya harus bagus dan pelayanan masyarakat harus lebih baik lagi demi memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor,” harapnya.

Ia menuturkan kalau pemerintah kabupaten Bogor tentu dalam rangka menjelang hari jadi bogor yang ke 542 pihaknya akan melaksanakan penyerahan SK secara masal kepada 416 kepala desa se kabupaten bogor tentu itu dimaksudkan untuk memberikan semangat kepada kepala desa se kabupaten bogor.

“Pertama untuk memberikan semangat selama 6 tahun menjadi 8 tahun untuk menuntaskan janjinya visi misinya. Artinya penekanannya pelayanan publik semakin baik, kan bukan orang baru dan kemudian kedua akselerasi pembangunan mungkin ada yang sudah menyampaikan ke kmi sepertinya tidak akan selesai krena sudah selesai masa jabatannya. Nah pemerintah pusat menambahkan 2 tahun harapan kita selesai semua aglerasi percepatan pembangunan,” pungkasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.