2024, Kepala Desa di Kabupaten Bogor Wajib LHKPN

Ilustrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. IST

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bakal mewajibkan kepala desa (kades) di daerahnya untuk memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban tersebut rencananya akan diberlakukan awal tahun 2024.

“Kami lakukan secara bertahap. Ini dimaksudkan agar pengelolaan anggaran yang dikelola desa bisa lebih transparan,” ungkap Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, Rabu (8/11/2023).

Untuk memaksimalkan itu, Renaldi mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan para Camat di daerahnya untuk kemudian mensosialisasikan rencana kebijakan tersebut kepada para kades.

“Kami akan meminta bantuan ke camat untuk melakukan koordinasi pendampingan ke kepala desa untuk melakukan laporan LHKPN,” katanya.

Tak hanya camat, lanjutnya, DPMD Kabupaten Bogor juga berencana melibatkan KPK agar kebijakan yang akan menyasar 416 desa tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

“Tahun ini harus sudah mulai, karena laporan dilakukan awal tahun sampai dengan Maret itu sudah selesai. Itu kebijakan pusat khususnya KPK,” jelas Renaldi.

“KPK pun sudah melakukan sosialisasi secara berjenjang, teman kecamatan dan imbauan sudah dilakukan tahun sebelumnya,” tegas Renaldi menambahkan.

Sementara diketahui, upaya pelaporan LHKPN kades ini tak lepas dari beberapa persoalan yang menjerat pimpinan desa itu akan anggaran yang mereka kelola.
Misalnya pada penggunaan anggaran program Satu Miliar Satu Desa (SamiSade).

Salah satu kepala desa yang terjerat penyalahgunaan anggaran SamiSade itu terjadi Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.

Di wilayah tersebut, diketahui desa sebagai pengguna anggaran belum melaksanakan pembangunan betonisasi pada program SamiSade tahap dua dengan anggaran Rp336 juta di wilayahnya hingga menginjak akhir Februari 2023.

Bahkan karena kasus itu, Kepala Desa Tonjong, Nur Hakim ditangkap polisi dan diberhentikan dari jabatannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto menegaskan bahwa langkah tersebut diambil karena proses hukum masih berjalan.

Jika di pengadilan nanti Nur Hakim divonis bersalah, kata Bayu, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan memecat dirinya dari kepala desa.

“Statusnya saat ini sudah dikeluarkan, yaitu pemberhentian sementara untuk yang bersangkutan. Nanti hasilnya seperti apa dari proses hukum dan pengadilan, baru lah diterbitkan SK (surat keputusan),” jelas Bayu beberapa waktu lalu. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.