Tower BTS Pabuaran Ilegal, Ya Kena Segel 

by Ali Simon 1948 views

CIBINONG - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor melalui Unit Pelayanan Teknik (UPT) Pengawasan Bangunan Wilayah I Cibinong, gencarkan pengawasan bangunan pada bangunan tower/BTS yang berlokasi di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, yang diduga tidak memiliki izin resmi langsung dihentikan dan disegel.

"Berdasarkan dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh kita pada 28 Januari 2017 lalu, berhasil menghentikan dan menyegel bangunan tower/ BTS dilokasi Kelurahan Pabuaran," ujar Ricki Akbar, Kepala UPT Pengawas Bangunan Wilayah I Cibinong kepada PRO, diruang kerjanya, kemarin.

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan yang dilakukan itu, sesuai Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bogor No II Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah dan peraturan bupati no 63 tahun 2013 tentang izin mendirikan bangunan gedung (IMBG). 

"Ternyata dari hasil peninjauan bangunan tersebut dilokasi sementara tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan mendirikan bangunan tower/ BTS tersebut," ungkapnya.

Lebih lanjut Ricki menambahkan, bahwa pihaknya melakukan tugas juga sesuai dengan Pertaturan Bupati Bogor No 86 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pengawasan Bangunan pada DPKPP Kabupaten Bogor. 

"Kita langsung menegur dan melayankan surat kepada pemilik/pengusaha tower/BTS agar dapat menghentikan kegiatannya sampai dengan diterbitkannya IMBG untuk bangunan tersebut. Apabila mereka (Pemilik) tidak mengindahkan, maka surat teguran ini dalam jangka 7 hari kerja dan selanjutnya dapat diberikan surat teguran yang ke-3, yang terancam pembongkaran," tegasnya.

Sementara itu, Kabid Penertiban Umum dari satuan Polisi Pamong Praja (Satpol.PP) Kabupaten Bogor, Asnan mengatakan, bahwa timnya bersama petugas DPKPP langsung terjun kelokasi untuk mengetahui bangunan tower tersebut.

"Benar dari petugas Pol PP dan petugas DPKPP sudah kelokasi dan langsung menyegel tower/BTS dilokasi Kelurahan Pabuaran. Sangsi yang kita keluarkan yaitu Perda No 12 tahun 2009 tentang bangunan gedung dan Perda No 04 tahun 2015 tetang Ketertiban Umum (Tibum)," pungkasnya. ALI (PAKAR)