Wabup Cianjur Sidak Kantor OPD Diduga Sarang Pungli

by Achmad Kurniawan 8431 views

CIANJUR - Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman melakukan inpeksi mendadak ke sejumlah Organinsasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (2/11/2016). Khususnya yang bersinggungan dengan pelayanan kepada masyarakat seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal (BPPTPM), dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur.

Ditemani Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Cianjur, Agus Indra, Wabup mengawali sidaknya ke kantor Dishubkominfo. Yang dituju adalah ruang pelayanan KIR. Mantan Dirut PDAM Tirta Mukti itu memeriksa setiap perangkat uji kelaikan kendaraan angkutan umum dan angkutan barang. Tidak hanya itu Herman juga menanyai setiap sopir yang mengurus KIR.

Meski tak menemukan adanya pungutan liar, Wabup mendapatkan informasi jika sebelumnya di uji KIR sering terjadi pungli, walaupun kini praktik itu sudah mulai hilang.

"Iya sebelumnya sampai ‎Rp 250 ribu untuk uji KIR, tapi sekarang mah Rp 85 ribu. Seneng sekarang sesuai angka yang di aturan. Kalau dulu karena takut tidak diproses jadinya terpaksa bayar," kata salah seorang pemohon KIR Ian Heryani (52) kepada PRO.

Sidak kedua, wabup melakukan sidak ke BPPTPM. Pada awalnya tidak ada masalah ketika dia menanyai setiap pemohon dan melihat data yang disodorkan oleh pegawai BPPTPM.

Namun begitu dia memeriksa berkas di meja Kepala BPPTPM kabupaten Cianjur, Endang Suhendar. Herman merasa kecewa ketika melihat puluhan berkas numpuk di meja tersebut tertunda lebih dari waktu proses pembuatan izin. Bahkan sejumlah berkas sudah tertunda dan tidak ditandatangani sejak September lalu.

 

Sementara itu, sidak ke tiga, wabup mendatangi Disdukcapil. Beberapa laporan dari warga dan petugas kerap kali ada orang luar Disdukcapil yang menjadi calo. Dia juga menyoroti pelayanan yang masih belum maksimal atau belum secepat yang diharapkan.

Usai sidak Herman mengungkapkan, sidak untuk menekan praktek pungli. "Pemkab akan serius dalam menindak para pelaku pungli. kalau pejabat daerah maka akan diberi sanksi tegas, dan yang hanya honorer atau TKS akan dikeluarkan. Sistem pemerintahans ekarang harus bersih dari pungli, yang tidak bisa ikut jalur ini silahkan keluar dari sistem," tegasnya.ESYA MAHENDRA (PAKAR)