PPK Gedung DPRD Bakal Waspada

by moun 1054 views

BOGOR - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gedung DPRD Kota Bogor sangat khawatir terhadap pekerjaan kontraktor yang memenangkan lelang yaitu PT Tirta Dhea Addonics. Sebab, banyaknya track record buruk tentang perusahaan itupun menjadi pertimbangan PPK dari Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman (Wasbangkim) Kota Bogor.

Bahkan, Wasbangkim juga tak bisa membatalkan keputusan Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kota Bogor lantaran hasil system lelang sudah memenuhi syarat sesuai dengan system yang ada. Hal itu dikatakan oleh PPK Gedung DPRD Kota Bogor, Sonny Rijadi kepada PRO, kemarin. 

Menurutnya, bahwa meski adanya tiga sanggahan dari perusahaan yang mengikuti lelang serta kabar bahwa PT Tirta Dhea Addonics pernah terkena blacklist, hal itupun bukan menjadi salah satu alasan untuk pembatalan lelang tersebut. 

"Ada tiga point yang bisa membatalkan proses lelang diantarnaya jika ULP bertindak diluar kewenangan kita, ada unsur kolusi dan itu tidak terkait dengan PPK, terakhir adalah bila terjadi kesalahan  pada prosedur yang tidak dilakukan oleh ULP," terangnya. 

Namun, kata Sonny, ketiga point itupun tidak terjadi pada proses lelang di ULP Kota Bogor. Sedangkan adanya tiga sanggahan menjadi urusan ULP. "Dan ULP sudah membuatkan berita acara hasil pelelangan yang disampaikan pada Jumat (30/9) kemarin. Didalam surat ULP disebutkan ada sanggahan 3 dan ULP yang menjawab setelah dua hari selesai masa sanggahan itu," katanya. 

Kata dia, pihaknya hanya tinggal membuatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Namun, SPPBJ itupun akan dikeluarkan setelah ULP memberikan hardcopy jawaban sanggah yang disampaikan ke tiga perusahaan. 

"ULP memang belum menyampaikan harcopy jawaban sanggah itu. Padahal itu harusnya diberikan ke kita (PPK,red). Dan kemarin sudah saya ingatkan, jika itu sudah disampaikan hari ini (Rabu,red) maka besok (Kamis,red) kita akan keluarkan SPPBJ dan memanggil kontraktor," akunya. 

Ditanyakan soal track record kontraktor tersebut, Sonny menjawab pihaknya akan lebih berhati-hati dengan pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan yang pernah diblacklist itu. 

"Nah, masalah membangun adalah masalah tekhnis. Ada satu prosedur dan langkah tekhnis yang harus dilakukan. Dengan perkembangan yang beredar saat ini, kami akan lebih waspada dan bekerja lebih ekstra untuk menghadapi problematika yang ada," tandasnya.
 
Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Wasbangkim itu mengakui, pihaknya akan mengendalikan kegiatannnya dilapangan. 

"Yang pasti kita akan lebih berhati-hati dan bekerja ekstra. Nah, proses pengadaan kemarin sepenuhnya kewenangan ULP. Sedangkan  kita tidak boleh mencampuri proses pengadaan karena menyalahi Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang jasa," pungkas. YUL (PAKAR)