AMY Ingin Eksekusi Tahap Dua PKL Puncak Ditangguhkan

by 7425 views

MEGAMENDUNG - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor menginginkan eksekutif menangguhkan rencana eksekusi tahap dua Pedagang Kaki Lima di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua.

Alasannya, Pemkab Bogor belum mampu menyediakan lahan baru untuk berjualan  pasca pembongkaran.

Menurut Teh AMY, dampak pembongkaran tahap pertama lalu, pedagang di Jalan Raya Puncak menjadi pengangguran. 

Ini harus dipertimbangkan oleh pemkab, karenanya dia menyarankan agar tidak dilakukan pembongkaran tahap kedua sebelum ada solusi bagi mereka (pedagang).

"Dalam konteks ini kewenangan sepenuhnya di tangan eksekutif. Tapi adakalanya pemerintah daerah lebih bijak dengan menyediakan lahan relokasi pasca lapak mereka dibongkar. Atau untuk sekarang ini rencana pembongkaran PKL tahap dua ditangguhkan," kata Teh AMY saat ditemui PRO disela menghadiri acara ulang tahun club angkot Sexy Auto Club Indonesia di JSI di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Rabu (31/8/2016).


Sambung legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, Pemkab Bogor memiliki lahan aset di kawasan Puncak, yakni di Riung Gunung. Lahan ini bisa dimanfaatkan sebagai sentralisasi PKL pasca dibongkar."Sekali lagi, solusinya pembongkaran ditahan dulu sebelum mampu memberikan solusi bagi pedagang," kata wanita yang bakal maju di pentas Pilkada mendatang ini.

Senada, Dirut PD Pasar Tohaga, Eko Romli menyayangkan sikap Pemkab Bogor yang tak menyertakan solusi dalam proses pembongkaran PKL di Jalan Raya Puncak, Cisarua.

"Memang penataan PKL merupakan tupoksi pemda. Namun eloknya dalam hal ini ada solusi dengan menempatkan atau sentralisasi para pedagang di suatu tempat sehingga tidak memunculkan permasalahan baru," ujarnya. 

PD Pasar Tohaga sendiri, tak keberatan bila para PKL tersebut ditampung di Pasar Cisarua. "Kalau memang ada kios kosong, silakan diisi. Tapi memang Pasar Cisarua yang berada di dalam tidak strategis," kata Eko Romli.

Sedangkan, perwakilan pedagang di Jalan Raya Puncak, Sunyoto mengatakan, para pedagang telah menerima surat peringatan pembongkaran pada 26 Agustus 2016 lalu. Di dalam surat itu ditegaskan eksekusi pembongkaran lanjutan dilakukan akan dilaksanakan pada 5 September mendatang. "Kami tidak mempermasalahan kalau harus dibongkar, tapi harus ada solusi dari Pemkab Bogor, yakni menyediakan lahan baru untuk berjualan," pinta Sunyoto.ONE